PERDES RKPDes 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN PEMALANG

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

 

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA

NOMOR   5    TAHUN 2015

 

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

 DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

 

 

Menimbang   :    a.     bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

  1. bahwa   agar pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinan kemasyrakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  2. bahwa    RPJM    Desa    tersebut    merupakaan    rencana  strategis  pembangunan desa jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka  Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

 

 

Mengingat        :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011            Nomor 82);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 12);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang  Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 2011 Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6).

 

 

 

Dengan Kesepakatan bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

 

dan

 

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan   :    PERATURAN  DESA  BOJONGNANGKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN   JANGKA MENENGAH   DESA TAHUN 2016-2021.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Desa Bojongnangka.
  2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Bojongnangka dan Badan Permusyawaratan Desa Bojongnangka.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bojongnangka dibantu Perangkat Desa Bojongnangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bojongnangka.
  4. Kepala Desa Bojongnangka adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melakanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
  6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  7. Musyawarah Desa yang yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menangah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Tahun 2016-202
  11. Rencana  Kerja   Pemerintah Desa   yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
  13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang dutransfer melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk memiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
  16. Misi adalah rumusan umum mengenai  upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ;
  17. Strategi adalah   langkah-langkah   berisikan   program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
  18. Arah Kebijakan  adalah  arah  atau  tindakan  yang  diambil  oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

 

 

 

 

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

  • Perencanaan Pembangunan Desa Bojongnangka Peiode 2016-2021 disusun dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Tahun 2016 – 2021 yang disingkat RPJM Desa Bojongnangka Tahun 2016-2021.
  • Dalam dokumen RPJM Desa Bojongnangka Tahun 2016-2021 dirinci berdasarkan bidang, program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
  • Program Program dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam Musrenbangdes yang diselenggarakan setiap tahun.
  • Keputusan hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat ( 3 ) selanjutnya dituangkan dalam RKP-Desa.

 

Pasal 3

  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I       : PENDAHULUAN

  • Latar Belakang
  • Pengertian
  • Dasar Hukum
  • Maksud Dan Tujuan

BAB II      : PROFIL DESA

2.1.  Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Demografi

2.1.3. Keadaan Sosial

2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah

2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III     : MASALAH DAN POTENSI

3.1. Masalah

3.2. Potensi

BAB IV    : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

4.1.1. Visi Desa

4.1.2. Misi

4.2.  Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.2.2 Potensi Dan Masalah

4.2.3 Program Pembangunan Desa

4.2.4 Strategi Pencapaian

 

  • Lampiran RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  1. Matrik Program Kegiatan
  2. Data Rencana Program & Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke desa
  3. Data Desa (Daftar SDA, Daftar SDM , Daftar Sumber Daya Pembangunan dan Daftar Sumber Daya Sosial Budaya)
  4. Rekapitulasi Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
  5. Berita Acara hasil pengkajian desa dan beserta Laporan hasil PKD
  6. Berita Acara Musyawarah (Musdus,  Musdes dan Musrenbangdes)
  7. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus,  Musdes dan Musrenbangdes)
  8. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
  9. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
  10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
  11. Peta Desa
  12. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Musdes, Musrenbangdes)

 

 

Pasal 4

 

Isi beserta uraian RPJM Desa Bojongnangka Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

 

Pasal 5

RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang.

 

 

Pasal 6

 

(1)  Program  Pembangunan  Desa  periode  2016-2021 dilaksanakan sesuai RPJM Desa;

(2) RPJM Desa memuat visi, misi, tujuan dan  sasaran serta arah pembangunan jangka menengah desa.

 

 

 

Pasal 7

 

RPJM-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

 

 

Pasal 8

 

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

 

 

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

 

Pasal 9

 

(1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa;

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 10

  • Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Desa untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
  • RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun pertama  periode  pemerintahan  Kepala Desa berikutnya.
  • Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RPJM-Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKP Desa sampai dengan  berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode tahun 2013-2018 dan dapat diberlakukan sebagai RPJM-Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2019 sebelum tersusunnya  RPJM Desa  pada pemerintahan kepala desa berikutnya yang memuat visi misi kepala desa terpilih.

 

Pasal 11

 

 

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

 

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 12

 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

 

 

Ditetapkan di Bojongnangka

pada tanggal  8 Desember  2015

 

 

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

 

 

 

 

WAHMU

 

 

Diundangkan di Bojongnangka

pada tanggal

 

 

Plt Sekretarias Desa Bojongnangka Kepala Urusn Pemerintahan

 

 

 

 

 

NUR ALIM

 

LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KEBUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR ………

 

PENJELASAN

 

ATAS PERATURAN DESA BOJONGNANGKA

NOMOR  5 TAHUN 2015

 

TENTANG

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

 

 

 

 

  1. I. UMUM

 

 

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang.

 

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bojongnangka Tahun  2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa.

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bojongnangka ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

 

 

 

 

 

  1. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4

Cukup jelas. Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8

Cukup jelas. Pasal 9

Cukup jelas. Pasal 10

Cukup jelas. Pasal 11

Cukup jelas. Pasal 12

Cukup jelas.